| 31 | JURNAL CAKRAWALA HUKUM Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/ Journal email: jurnalcakrawalahukum@unmer.ac.id ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538 Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ferry Anggriawan Ferry Anggriawan; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jalan Terusan Dieng No 62-64; Malang; 60286; Jawa Timur; Indonesia. A R T I C L E I N F O Article history: Received 2020-01-14 Received in revised form 2020-02-11 Accepted 2020-04-01 Abstrak Diundangkannya Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara otomatis mengakibatkan status hukum Ideologi Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai ideologi negara yang disahkan melalui Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Fakta hukum yang terjadi adalah terjadi kekosongan hukum terkait substansi pengaturan domain hukum Ideologi tersebut. Akibatnya adalah Badan Kata kunci: Pancasila; Status Hukum; Reformulasi. Keywords: Pancasila; Legal Status; Reformulation. DOI: https://doi.org/10.26905/ idjch.v11i1.4045. Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diberikan kewenangan membina masyarakat terkait ideologi Pancasila, tidak diberikan landasan hukum dalam hal substansi ideologi yang akan disampaikan. Reformulasi pengaturan substansi ideologi Pancasila sangat diperlukan dalam masalah ini, disatu sisi menjamin kepastian hukum atas domain hukumnya, disisi lain ideologi harus diterapkan sesuai dengan akar sejarah, filosofi dan hukum positif yang ada di Indonesia. Abstract The promulgation of Presidential Regulation No. 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Agency automatically results in the legal status of the How to cite item: Anggriawan, F. (2020). Refor- mulasi domain ideologi Pan- casila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(1), 31-40. doi:10.26905/ idjch.v11i1.4045. Pancasila Ideology not only as the basis of the state, but as a state ideology that was ratified through Presidential Regulation No. 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Agency. The legal facts that occur are legal vacancies related to the substance of the ideology’s legal domain regulation. The result is that the Pancasila Ideology Development Board (BPIP) which has been given the authority to foster the community in relation to the Pancasila ideology, is not given a legal basis in terms of the ideological substance to be conveyed. Reformulation of the regulation of Pancasila ideology substance is very much needed in this matter, on the one hand it guarantees legal certainty over its legal domain, on the other hand ideology must be applied in accordance with historical roots, philosophies and positive laws that exist in Indonesia. Corresponding Author: * Ferry Anggriawan. E-mail address: fanggriawan11@gmail.com