Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20. No.2, Desember 2015 ISSN 2442-3424 -30- FISIP Universitas Tanjungpura ©2015, Jurnal Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi Hatta Yurli, 30-37 MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN (Studi Kasus Pemberdayaan Warga Miskin melalui KUBE di Kota Pontianak) M. Hatta Yurli 1 , Haryo S. Martodirdjo, Soni A. Nulhaqim 2 Abstrak Penelitian ini membahas tentang model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, studi kasus pemberdayaan warga miskin melalui melalui KUBE di Kota Pontianak. Masalah penelitian meliputi untuk mengetahui karakteristik kemiskinan perkotaan di Kota Pontianak, bagaimana peran dan fungsi pendamping dalam membentuk warga miskin agar dapat melakukan pola pemberdayaan masyarakat serta pembinaan KUBE pada warga miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipasi dan studi dokumentasi. Pendekatan teori yang digunakan adalah teori pembangunan sosial dan sistem sosial. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa bantuan KUBE kepada masyarakat miskin tidak menunjukan upaya penanganan kemiskinan, bahkan bantuan tersebut mengarah pada ketidaktepatan sasaran, dimana penerima bantuan KUBE tersebut sudah memiliki usaha sebelum mendapat bantuan, dan mereka rata-rata tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan KUBE. Peran pendamping yang tidak fokus dalam menjalankan tugasnya secara professional. Terkait dengan model pemberdayaan masyarakat miskin diperkotaan ada 4 tahapan pengembangan yaitu : tahap pengembangan potensi (potensial development), tahap menghimpun potensi masyarakat (potensial rekrutmen), tahap partisipasi sosial (social participation) dan tahap kemandirian (independence). Peran masyarakat yang merupakan kekuatan lokal dapat membangun pola pemberdayaan masyarakat itu sendiri dengan bersandarkan pada prinsip ekologi dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dengan membangun suatu pola partisipasi masyarakat secara alami. Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan masyarakat, KUBE Pendahuluan enanggulangan masalah kemiskinan tidak saja merupakan salah satu program yang sangat serius ditangani oleh pemerintah Indonesia, Negara-negara maju dan berkembang diseluruh dunia juga memiliki problem yang sama dalam mengatasi masalah kemiskinan di negaranya masing-masing. Hal ini ditandai dengan diadakannya pertemuan puncak Deklarasi Millenium yang dilakukan pada bulan September tahun 2000, dimana Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain di dunia berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Millennium Development Goals (MDGs) di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi tersebut berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 (delapan) buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini, sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Delapan buah 1 Corresponding author, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, m.hattayurli@yahoo.com 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran sasaran pembangunan dimana program pengentasan kemiskinan masuk dalam salah satu kategori 8 (delapan) program tantangan pembangunan dunia dengan isu yang muncul adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Indonesia sebagai Negara yang merupakan negara yang memiliki permasalahan kemiskinan yang cukup parah dengan jumlah penduduk miskin sebesar 31.023,4 juta jiwa atau sebesar 13,33 % pada tahun 2010 sesuai data BPS tahun 2010. (bpshq@bps.go.id) Salah satu upaya menjawab tantangan pembangunan pada MDGs pada tahun 2015, prioritas pembangunan nasional saat ini difokuskan pada tiga strategi pokok yang dikenal dengan Triple Tract Strategy, yaitu upaya mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan. Satu alternatif program pemerintah dalam mengatasi problem kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia yaitu yang masuk pada P