Hubungan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dengan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu 44 Ekombis Review – Mulyadi, Ahmad Soleh HUBUNGAN PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU Mulyadi Ahmad Soleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu ABSTRAK Mulyadi, Ahmad Soleh; Hubungan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dengan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, teknik pengambilan sampel yang digunakan berjumlah 15 orang dengan menggunakan metode sensus.. Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dengan akuntabilitas kinerja laporan keuangan daerah dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dengan demikian maka hipotesis penulis yang mengungkapkan bahwa PP Nomor 71 tahun 2010 berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja laporan keuangan daerah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu terbukti. ABSTRACT Mulyadi, Ahmad Soleh; The Relationship between the application of PP No 71 2010 With accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. This research aims to find out the execution of government regulation Number 71 in 2010. The population in this research is the member of Finance in regional Secretariat Bengkulu. It used census as the sample collection method by choosing 15 person as the sample. The test results show that there is a relationship between the regulation of the Government No. 71 in 2010 with the accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. while the others is affected by other factors which are not examined by the author. Thus the hypothesis that the authors reveal that PP Number 71 in 2010 affect the accountability performance of financial statements in regional Secretariat in Bengkulu is proved.service, and the time accuracy Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan dana. Di sisi lain tuntutan transparasi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparasi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang