Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer p-ISSN: 1979-1712 Vol. 14 No. 2 Juli 2021: 129-134 129 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening Muh. Resa Saputra 1 , Haliah 2 , Aini Indrijawati 3 muh.resa28@gmail.com 1 , haliah_feuh@yahoo.com 2 , ainiindrijawati@gmail.com 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019, dan produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode partial least square. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Kata Kunci: belanja modal, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah. Abstract: This research aims to analyze the effect of capital expenditure on regional economic growth with local revenue as an intervening variable of the regency/city in South Selawesi Province. The data used in this study are secondary data in the form of realization of regional revenue expenditure budget of the regency/city in South Sulawesi Province in 2015-2019, and gross domestic product of the regency/city in South Sulawesi Province in 2016- 2020. The method used is quantitative approach with partial least square method. The result showed that capital expenditure effect on economic growth, while capital expenditure indirectly effect on economic growth with local revenue as an intervening variable. Keyword: capital expenditure, economic growth, local revenue. 1 Pendahuluan Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah secara mandiri dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (revisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 secara rinci dijelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dalam megurus pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sehingga Pengelolaan keuangan daerah diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah tersebut mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Rostow dan musgrave (1996) menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, jalan raya dan infrastruktur lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal yang besar mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Dengan peningkatan pengeluaran