JPPM: Journal of Public Policy and Management e-ISSN: 2715-2952 Vol.1 Nomor 2 | November, 2019 65 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG Indrayani Tawang 1 , Muhammadiah 2 , Nuryanti Mustari 3 1,2,3) Universitas Muhammadiyah Makassar e-mail: indrayanit@gmail.com Abstract The purpose of this study is to analyze collaborative governance in dealing with the waste of the sugar factory industry in Makassar City, using the type of descriptive qualitative research. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the government, the community, and the private sector had not done collaborative governance maximally in preventing the occurrence of environmental pollution caused by the waste of the sugar factory industry. The way of processing sugar factory industrial waste still has the potential to cause several problems. There has been no cooperation between the government, the community, and the private sector in the treatment of waste. The resulting waste is detrimental to the community members, while the compensation received by the community is not in accordance with what is felt by the community around the factory Sugar Factory PT. Makassar Tene. Keywords: Collaborative governance, handling industrial waste Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis collaborative governance dalam mengatasi limbah industri pabrik gula di Kota Makassar, menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah, masyarakat, dan swasta belum melakukan collaborative governance secara maksimal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik gula. Cara pengolahan limbah industri pabrik gula masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Belum ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik. Pabrik Gula PT. Makassar Tene. Kata kunci: Collaborative governance, penanganan limbah industri 1. PENDAHULUAN Pertumbuhan dan perkembangan kota yang cukup pesat menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana kota yang semakin baik dan memadai. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dasar yang berhubungan dengan upaya pembangunan perkotaan. Konsekuensi dari pertumbuhan masyarakat urban berdampak dalam penyediaan prasarana perkotaan khususnya dalam pengelolaan air limbah. Jika sistem pengelolaan air limbah yang buruk ataupun pelaksanaan sistem yang salah dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh air limbah tersebut. Masalah- masalah yang dapat ditimbulkan oleh air limbah, antara lain menimbulkan bahaya kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan badan air lainnya yang berpotensi nantinya badan air tersebut menjadi wadah bagi penularan penyakit. Mengingat dalam usaha penanganan limbah industri ini banyak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders), maka konsep colllaborative governance menjadi penting untuk dipertimbangkan. Collaborative governance dipandang sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik, manajemen pemerintahan dan brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Electronic Journal Muhammadiyah University of Makassar