Volume 7 No. 1, April 2019 E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 Nationally Accredited Journal, Decree No. 30/E/KPT/2018 open access at : http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.594 DI BALIK PREVALENSI PERKAWINAN USIA ANAK YANG MENGGELISAHKAN: HUKUM NEGARA VERSUS HUKUM ADAT BEHIND CONCERNING PREVALENCE OF CHILDREN AGE MARRIAGE: STATE LAW VERSUS ADAT LAW I Ketut Sudantra Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar E-mail: sudantra01@yahoo.co.id I Gusti Ngurah Dharma Laksana 1Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar E-mail: ngurahdharmalaksana@yahoo.com Abstract Marriage is a form of legal event, so that it believed there is legal aspect that influences the high prevalence of children age marriage in Indonesia, including Bali. Marriage law that applies to adat society in Bali has pluralistic nature, because there are more than one legal system that apply on the same social field, which are state law system (national marriage law) and adat legal system (Balinese adat law). This study aim to review regulation of children age marriage on both system, are they synchronize or not? Method used is normative legal research method with statute approach and conceptual approach. This research rely on secondary data, both in form of legal source (primary and secondary) and non-legal source, that were gathered through literature search. Analysis was done with legal argumentation and reasoning techniques, like legal construction and interpretation. Result shown that there is no conformity in regulation of children age marriage in Indonesian legal system, neither on internal environment of national law, nor on dichotomy of state law and (Balinese) adat law. That’s why legal synchronization is needed to end or at least decrease the practice of children age marriage in Indonesia. Keywords: daha teruna, Balinese adat law, national marriage law, children age marriage, legal pluralism Abstrak Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian