MATERIAL TRANSFER AGREEMENT SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN MATERI BIOLOGI Yohanes Sogar Simamora, Agung Sudjatmiko dan Ria Setyawati simamora_sogar@yahoo.com Universitas Airlangga Abstract Biological material is largely a free component, but the development of these materials can be objects that have commercial high value. Thus, the biological material is also associated with the ownership and control should be regulated by the misuse of biological materials hukum. According to the characteristics of MTA as a civil agreement, the parties will be decisive in the formulation of the agreement, but the characteristics of biological materials, including viruses, which can endanger the safety and threaten public health requires the use of surveillance capabilities sampled by the competent authority. Thus, the protection of the right to material biologidan implementation monitoring system redirects biological materials need to be studied in detail for the purpose of sharing microbiological material for the beneft of mankind could reached . Indonesia’s cases refusal to carry through the mechanism of virus sharing Global Infuenza Surveillance Network (GISN) in the system of the World Health Organization (WHO) in 2007, the result of a lack of regulations concerning the transfer of biological material not truly perfect. Keywords: Contract; Biological Material; Material Transfer Agreement. Abstrak Materi biologi sebagian besar merupakan komponen bebas, tapi pengembangan bahan-bahan ini tergolong benda yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Dengan demikian, materi biologi juga terkait dengan kepemilikan serta pengawasan yang diatur dalam aturan mengenai pengalihan materi biologi. Sesuai karakteristik MTA sebagai perjanjian perdata maka kehendak para pihak menjadi penentu rumusan dalam perjanjian, namun karakteristik materi biologi, diantaranya virus, yang dapat membahayakan keselamatan dan mengancam kesehatan masyarakat mengharuskan adanya kemampuan pengawasan penggunaan sampel oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hak atas materi biologi dan penyelenggaraan sistem pengawasan pengalihan materi biologi perlu dikaji secara mendalam agar tujuan microbiological material sharing untuk kemaslahatan umat manusia bisa tercapai. Kasus penolakan Indonesia untuk melakukan virus sharing melalui mekanisme GISN (Global Infuenza Surveillance Network) dalam sistem World Health Organization (WHO) pada Tahun 2007, merupakan buah dari ketiadaan aturan hukum mengenai pengalihan materi biologi yang jelas. Kata Kunci: Kontrak; Materi Biologi; MTA. Yohanes Sogar: Material Transfer Agreement 321 Volume 31, No. 2, Mei 2016 Pendahuluan Dinamika perkembangan global yang multi dimensi seiring dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang demikian beragam menyebabkan pernik hungan YURIDIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252 Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103) by http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. DOI : 10.20473/ydk.v31i2.4855 Article history: Submitted 4 March 2016; Accepted 10 May 2016; Available online 31 May 2016