Semarang Law Review (SLR)  Volume 3 Nomor 1 (2022) 120 E-ISSN : 2723-6447 Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarok, Rielia Darma Bachriani POLITIK HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarok, Rielia Darma Bachriani Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Karya Husada Semarang zainuddin@unkaha.ac.id; zakki@unkaha.ac.id ; rielia@unkaha.ac.id ABSTRAK Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Guna mengetahui dan menganalisis konsep restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka diperlukan pengkajian secara akademis dan mendalam. Selain itu pula untuk mengetahui bagaimana politik hukum restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa mendatang. Melalui metode yuridis normatif dalam penelitian ini, sehingga digunakan data sekunder melalui bahan pusataka. Politik hukum restorative justice terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia masih berlangsung sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem hukum nasional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar. Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana melalui konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi. Melalui pendekatan retributif (pembalasan) akan bergeser ke pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep restorative justice menjadi politik hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang. Kata kunci: Politik Hukum; Restorative Justice; Tindak Pidana. ABSTRACT The constitutional mandate of Article 1 paragraph (3) expressly states that Indonesia is a state of law. In order to know and analyze the concept of restorative justice as a criminal law reform in Indonesia, an academic and in-depth study is needed. In addition, to find out how the politics of restorative justice law as a criminal law reform in Indonesia in the future. Through the normative juridical method in this study, secondary data was used through library materials. The politics of restorative justice law related to criminal law reform in Indonesia is still ongoing as part of the development of the national legal system. The foundation for the development of legal politics as a national legal system is through Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic law. Criminal law reform must include reform of material criminal law (substallfive), criminal law enforcement, and formal criminal law (criminal procedural law. One form of criminal law politics is through the concept of restorative justice as an alternative in solving problems through non-litigation. Through a retributive approach (retaliation) will shift to a restorative approach (recovery).The concept of restorative justice becomes a permanent legal politics in building a national criminal justice system in the future. Keywords: Legal Politics; Restorative Justice; Crime.