Strategi Pertahanan Laut di Provinsi… | Palupi | 69 STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELALUI KONSEP DRIVING FORCE SEA DEFENSE STRATEGY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE THROUGH THE CONCEPT OF DRIVING FORCE Endah Palupi 1 , Anshori 2 , Edi Suhardono 3 Program Studi Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan endahedypalupi@gmail.com Abstrak – Ratifikasi UNCLOS 1982 mengakibatkan Indonesia wajib dan bertanggung jawab hukum untuk memberi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit bagi kapal- kapal dan pesawat udara asing untuk berlayar dan terbang di wilayah kedaulatannya. Namun tetap memberikan perlindungan terhadap kedaulatan, keamanan, dan aset negara di bidang maritim. Wilayah perairan provinsi Sulawesi Tenggara yang berhadapan langsung dengan ALKI III memiliki potensi sumber daya yang besar, sehingga tidak cukup unsur TNI saja untuk melindungi wilayah maritimnya, melainkan seluruh unsur non TNI terkait harus bersinergi demi terciptanya suatu strategi pertahanan laut. Dari beberapa entitas tersebut dibutuhkan satu sebagai driver force (penggerak). Driver force dituntut mampu memberi komando ke entitas lainnya dalam rangka mengimplementasikan strategi pertahanan laut secara efektif dan efisien. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat unsur mana yang tepat sebagai driver force (penggerak). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data primer berupa wawancara kepada informan entitas terkait pertahanan laut di Sultra, data sekunder berupa studi pustaka, dan melakukan observasi lapangan. Data dianalisa menggunakan kebijakan pertahanan Kasih Prihantoro sehingga didapatkan hasil penelitian yaitu implementasi strategi pertahanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara memerlukan driver force (penggerak) sebagai komando pergerakan. Kata Kunci: Implementasi, Penggerak, Pertahanan Laut Abstract – The 1982 ratification of UNCLOS resulted in Indonesia having the obligation and legal responsibility to grant the rights of peaceful crossing, the rights of the archipelagic sea lanes and the right of transit passage for foreign ships and aircraft to sail and fly in their sovereign territory. But it is still provides protection against sovereignty, security and state assets in the maritime sector. The territorial waters of the Southeast Sulawesi province which are dealing directly with ALKI III have great potential resources, so that there are not enough elements of the TNI to protect their maritime territory, but all non-TNI related elements must work together to create a sea defense strategy. From some of these entities, one is needed as a driver force. Driver force is demanded to be able to give command to other entities in order to implement a marine defense strategy effectively and efficiently. So the purpose of this study is to see which elements are appropriate as a driver force. This research was conducted with a qualitative method in which researchers collected primary data in the form of interviews with informants related to sea defense entities in Southeast Sulawesi, secondary data in the form of literature studies, and conducted field observations. Data were analyzed using the Kasih Prihantoro defense policy so that the results of the study were obtained, namely the implementation of the marine defense strategy in the Province of Southeast Sulawesi requiring a driver force as the command of the movement. Keywords: Driving Force, Implementation, Sea Defense 1 Prodi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan Indonesia