15 | Volume 10 No 2 Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal Review of the Policy of Zoning Pathways System for Schools with the Right to Formal Education Arnoldus Pawe 1 , Rizky Karo Karo 2 1 Universitas Pelita Harapan, arnoldus.pawe@uph.edu / 0215460901 2 Mahasiswa S3 Program Studi Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, rizky.karokaro@uph.edu/0215460901 Abstrak: Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administrtatif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut. Kata Kunci: Sistem Zonasi Sekolah; Anak; Pendidikan Formal Abstract: The background of this writing is that the school zoning system on the admission of new students in State Schools (Elementary, Junior High School/Senior High School) has advantages and disadvantages. One of the advantages is the equal distribution of education, but one of the weaknesses is the tamping power of different schools . The formulation of the problem raised is how are the challenges and synergy to realize the right to get a quality education after the zoning policy enters schools? The main purpose of this study is to analyze and provide recommendations on improving quality education in Indonesia. In the normative legal research method, the author elaborates on field data with secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials to be analyzed qualitatively. The result of the study is that Indonesian children have the right to get a quality formal education. One form of obtaining this right is that children can choose schools, especially public schools that are of interest. The zoning system as one of the mechanisms for accepting new students has its drawbacks and advantages. The lack of a zoning system is because children will find it challenging to choose the school of interest due to administrative problems. The advantage is that there will be an even distribution of admissions of outstanding students. This paper concludes that the zoning of school entrances must be reviewed and must listen to the aspirations of the parents of the pupils, who will certainly still pay for the child's school fees. Keywords: School Zoning System; Child; Formal Education