Journal on Education Volume 05, No. 02, January-Februari 2023, pp. 4136-4145 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: http://jonedu.org/index.php/joe Penegakan Hukum Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung Nathan Samuel Victor Pesak 1 , Jacobus Ronald Mawuntu 2 , Donna Okthalia Setiabudhi 3 1, 2, 3 Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Universitas Sam Ratulangi. Kota Manado, Sulawesi Utara natsavicpesak@gmail.com Abstract ASN neutrality in elections actually does not cause a loss of political rights either to run as a candidate or to vote. ASN neutrality is more likely for limited involvement of the bureaucracy in socializing or campaigning for certain candidates or political parties. This is intended to make ASN still able to separate its position as ASN which has an important position as a state administration officer. Considering that ASNs are carrying out their duties to serve the needs of the community in relation to certain parties, including in elections or local elections, this has the potential to influence or even pressure the community to follow the direction of support. Apart from that, of course there are concerns about prohibiting support for the opposing party Law Number 5 of 2014 Concerning State Civil Apparatus (UU ASN) does not include the offense of violating ASN neutrality in the prohibition nomenclature but is regulated in principles (principles) and obligations, however principles and obligations can also be interpreted as prohibitions because anyone who is subject to a definite obligation also subject to restrictions to comply with these obligations. Apart from not formulating a prohibition offense, the ASN Law also does not formulate in too much detail the principles or obligations that bind ASN. The formulation of offenses in the ASN Law is still very general in nature and requires details of the derivative regulations, therefore the author invites readers to look at the derivative regulations, including Government Regulation Number 53 of 2010, which was amended to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline and Regulations Government Number 42 of 2004 concerning the Development of the Corps Spirit and Code of Ethics for Civil Servants, and other derivative regulations issued by the government, the President and by ministries. Keywords: State Civil Apparatus, Neutrality, Regional Head Election, Law Enforcement Abstrak Netralitas ASN dalam pemilu, sebenarnya tidak menyebabkan hilangnya hak politik baik untuk menjalankan sebagai calon atau untuk memilih. Netralitas ASN lebih mungkin untuk keterlibatan terbatas birokrasi dalam mensosialisasikan atau mengampanyekan calon atau partai politik tertentu. Ini dimaksudkan untuk membuat ASN masih bisa memisahkan posisinya sebagai ASN yang memiliki posisi penting sebagai petugas administrasi negara. Mengingat ASN menjalani tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan dengan pihak- pihak tertentu termasuk dalam pemilihan atau pilkada, sehingga berpotensi untuk mempengaruhi atau bahkan lebih menekan masyarakat untuk mengikuti arah dukungan. Selain itu, tentunya terdapat kekhawatiran juga melarang untuk mendukung bagi pihak lawan Rumusan delik dalam UU ASN masih sangat bersifat umum dan membutuhkan perincian dari regulasi turunannya, karenanya penulis mengajak pembaca untuk melihat regulasi turunan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang dirubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan turunan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, Presiden maupun oleh kementerian. Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Kepala Dareah , Penegakan Hukum. Copyright (c) 2023 Nathan Samuel Viktor Pesak,Jacobus Mawuntu,Donna Okthalia Setiabudhi Corresponding author: Nathan Samuel Victor Pesak Email Address : natsavicpesak@gmail.com( Jl. Kampus Universitas Sam Ratulangi. Manado, Sulawesi Utara) Received 09 January 2022, Accepted 21 January 2023, Published 21 January 2023 PENDAHULUAN Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebuah negara hukum di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Negara hukum harus menjunjung tinggi nilai