143 BIROKRASI DAN KEBERPIHAKANNYA PADA RAKYAT: Refleksi terhadap Birokrasi ORBA dan Orientasi pada Aplikasi Perspektif Reinventing Government dan Banishing Bureaucracy Oleh: Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, S.IP., M.Si. Abstract Bureaucracy as the government instrument in implementing its functions to deliver development programs, public services, regulative tasks and people empowerment, has to demonstrate good performance in line with people’s expectation. It must not demonstrate the culture of paternalism. This means that bureaucracy should actualize people’s expectations, needs, interests, and necessities. It also insinuates that bureaucracy should be able to solve occurring problems in the society. The perspectives of Reinventing Government and Banishing Bureaucracy may become the alternatives in overcoming the problems. However, in putting the perspectives into practice, we have to filter their values and pick the suitable ones so that the newly modified bureaucracy reflects the actual Indonesian Bureaucracy. A. Pendahuluan Masalah birokrasi sangat penting dan menarik untuk terus dibicarakan dan dikembangkan, sebab tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya sangat ditentukan oleh peran birokrasi. Semakin birokrasinya berperan baik dan profesional, maka dapat dipastikan bahwa filsafat politik bangsa kita yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, merata dan sejahtera akan tercipta. Tetapi sebaliknya, semakin amburadulnya peran birokrasi, maka sudah bisa dipastikan pula masyarakat akan mengalami keterpurukan dan kehancuran. Birokrasi dapat diibaratkan bagaikan seorang guru. Jika gurunya baik dan profesional, maka muridnya akan menjadi baik pula. Guru merupakan sumber inspirasi dan sekaligus sebagai teladan bagi murid-muridnya. Dewasa ini, perubahan terhadap birokrasi sedang digalakkan tapi sayangnya kultur feodalistik atau paternalistik yang merupakan warisan masa ORBA, masih saja melekat pada tubuh birokrasi kita, sehingga citra buruk birokrasi itu masih saja melekat erat di benak publik dan diperlihatkan secara nyata oleh birokrasi kita. Jajak pendapat yang dilakukan Kompas tanggal 25 April 2005 menunjukkan bahwa masih lemahnya profesionalitas abdi negara (PNS) dalam melayani masyarakat. Hal itu disebabkan oleh masih kuatnya aspek-aspek kultural paternalistik dan kekerabatan dalam melayani masyarakat. Cepat atau lambatnya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi masih sangat ditentukan oleh kedekatan dan pengaruh kekuasaan, yang mana pada akhirnya berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan kinerjanya untuk melayani masyarakat. Di samping itu menurut hasil survei Center for Population and Policy Studies (CPPS) UGM, 2004, terlihat bahwa perilaku aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini masih lebih berdasar pada rule driven, maksudnya pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat terlalu berorientasi pada aturan-aturan sehingga menyebabkan kekakuan-kekakuan, kelambatan-kelambatan, serta ketidakpuasan pada